Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) menggelar Sarasehan Kebangsaan sebagai bagian dari rangkaian Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 pada Jumat (26/6). Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri, dan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Mengusung tema "Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia", forum tersebut dirancang untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data, riset, dan kajian ilmiah yang dapat mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Riset dan Inovasi Menjadi Fondasi Kebijakan

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa pendidikan tinggi, sains, teknologi, riset, dan inovasi harus menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan publik. Menurutnya, berbagai program strategis nasional memerlukan dukungan kajian akademik yang kuat agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menilai perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat lahirnya solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa. Karena itu, kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan industri perlu terus diperkuat agar hasil penelitian dapat diimplementasikan secara nyata.

Brian juga menyampaikan harapannya agar setiap perguruan tinggi mampu menghadirkan inovasi yang memberikan dampak sosial maupun ekonomi bagi masyarakat di wilayah sekitarnya. Jika hal tersebut dapat diwujudkan secara merata, maka fondasi kemandirian bangsa dan kesejahteraan nasional akan semakin kokoh.

Tujuh Bidang Prioritas Menjadi Fokus Pembahasan

Dalam pelaksanaannya, Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 membahas tujuh bidang prioritas yang dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.

Bidang pertama adalah ekonomi dan keuangan, yang membahas penguatan daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi nasional, hingga efektivitas kebijakan fiskal. Pembahasan tersebut saling berkaitan dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan, terutama dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat sistem distribusi pangan, menjaga stabilitas harga, serta mewujudkan swasembada pangan.

Selain itu, forum juga mengangkat sektor energi, hilirisasi, dan industri. Pada sektor energi, diskusi difokuskan pada peningkatan pasokan energi nasional sekaligus percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan. Sementara itu, sektor hilirisasi dan industri diarahkan untuk menciptakan nilai tambah bagi sumber daya dalam negeri, memperkuat rantai pasok nasional, serta mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

Dari sisi pengelolaan sumber daya alam, pembahasan mencakup kelautan dan perikanan melalui pengembangan ekonomi biru, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta penguatan ketahanan pangan berbasis sumber daya laut. Adapun pada sektor pendidikan, perhatian diarahkan pada peningkatan akses pendidikan, pemerataan kualitas, relevansi kurikulum, serta penguatan mutu pendidikan tinggi agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional di masa depan.

BACA JUGA: Wamendiktisaintek Stella Christie Dorong Kolaborasi Global untuk Percepat Inovasi Berbasis Potensi Lokal Indonesia

Mendorong Kolaborasi Berbasis Data

Menteri Brian menekankan bahwa kemandirian ekonomi tidak dapat dibangun secara sektoral, melainkan memerlukan sinergi lintas bidang mulai dari ekonomi, pangan, energi, industri, kelautan, hingga pendidikan. Oleh sebab itu, forum ini menjadi sarana untuk menghimpun berbagai masukan yang didasarkan pada data dan ilmu pengetahuan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih terintegrasi.

Melalui sarasehan tersebut, pemerintah berharap setiap sesi diskusi mampu menghasilkan pemetaan persoalan yang objektif, rekomendasi kebijakan yang realistis, serta agenda kolaborasi yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat.

Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional melalui riset dan inovasi. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta membahas tujuh sektor strategis, forum ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia secara berkelanjutan.

Sumber Berita:

Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 Perkuat Peran Perguruan Tinggi dalam Merumuskan Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia