Apa Itu Pesangon dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Pesangon merupakan salah satu bentuk hak pekerja yang dapat timbul ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Banyak karyawan masih menganggap setiap orang yang berhenti bekerja pasti mendapatkan pesangon, padahal ketentuannya bergantung pada alasan PHK, masa kerja, status hubungan kerja, dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, penting bagi pekerja maupun perusahaan memahami aturan mengenai pesangon agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ketentuan mengenai kompensasi akibat PHK antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

PENGERTIAN PESANGON

Pesangon adalah sejumlah uang yang menjadi salah satu bentuk kompensasi bagi pekerja ketika hubungan kerja berakhir karena kondisi tertentu yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, pesangon merupakan bagian dari hak akibat PHK dan tidak selalu diberikan dengan jumlah yang sama kepada setiap pekerja. Besarnya dapat dipengaruhi oleh masa kerja dan alasan terjadinya PHK. Selain uang pesangon, pekerja dalam kondisi tertentu juga dapat memperoleh uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Dengan demikian, istilah pesangon tidak sebaiknya dipahami sebagai satu-satunya pembayaran ketika seseorang kehilangan pekerjaan. Kompensasi PHK dapat terdiri dari beberapa komponen yang perhitungannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Pekerja perlu memeriksa alasan PHK dan dokumen hubungan kerja sebelum menentukan hak yang seharusnya diterima.

SIAPA YANG BERHAK MENDAPATKAN PESANGON?

Pada dasarnya, pekerja yang mengalami PHK karena alasan yang termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memiliki hak atas uang pesangon dan komponen kompensasi lainnya. Namun, besarannya tidak otomatis sama karena PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur perbedaan hak berdasarkan alasan PHK. Oleh sebab itu, seseorang yang mengalami PHK perlu mengetahui alasan resmi PHK yang tercantum dalam pemberitahuan atau dokumen terkait.

Pekerja juga perlu membedakan PHK dengan pengunduran diri atau resign. Pengunduran diri atas kemauan sendiri pada umumnya tidak membuat pekerja menerima uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja seperti pekerja yang terkena PHK, meskipun dapat terdapat hak lain sesuai ketentuan yang berlaku. Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerja yang mengundurkan diri dapat memiliki hak atas uang penggantian hak dan uang pisah sesuai ketentuan yang berlaku dalam hubungan kerjanya.

BAGAIMANA BESARAN PESANGON DIHITUNG?

Besaran dasar uang pesangon berkaitan dengan masa kerja pekerja. Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan Kementerian Ketenagakerjaan, pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun memiliki dasar pesangon sebesar 1 bulan upah. Masa kerja satu tahun sampai kurang dari dua tahun sebesar 2 bulan upah, sedangkan masa kerja dua tahun sampai kurang dari tiga tahun sebesar 3 bulan upah. Pola tersebut meningkat sesuai masa kerja hingga pekerja dengan masa kerja delapan tahun atau lebih memiliki dasar sebesar 9 bulan upah.

Perlu dipahami bahwa angka tersebut merupakan dasar perhitungan, bukan berarti setiap kasus PHK otomatis dibayar sembilan bulan upah atau sesuai angka penuh lainnya. Ketentuan mengenai alasan PHK dapat menentukan apakah pekerja memperoleh pesangon dengan besaran tertentu, termasuk kemungkinan pengali yang berbeda. Karena itu, perhitungan akhir harus melihat alasan PHK dan ketentuan khusus yang berlaku.

APA SAJA KOMPONEN KOMPENSASI PHK?

Selain uang pesangon, terdapat uang penghargaan masa kerja atau UPMK yang dapat menjadi bagian dari hak pekerja sesuai kondisi PHK. Dasarnya juga berkaitan dengan masa kerja, misalnya masa kerja tiga tahun sampai kurang dari enam tahun memiliki dasar 2 bulan upah, sedangkan masa kerja enam tahun sampai kurang dari sembilan tahun memiliki dasar 3 bulan upah. Nilai tersebut terus bertambah sesuai kelompok masa kerja hingga masa kerja 24 tahun atau lebih dengan dasar 10 bulan upah.

Komponen lainnya adalah uang penggantian hak. Komponen ini dapat mencakup cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang bagi pekerja dan keluarganya dalam kondisi yang memenuhi ketentuan, serta hak lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi, total hak pekerja saat PHK tidak selalu hanya berupa uang pesangon.

APAKAH PEKERJA KONTRAK JUGA MENDAPATKAN KOMPENSASI?

Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT memiliki ketentuan kompensasi yang berbeda dari pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWTT. PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur uang kompensasi PKWT yang perhitungannya berkaitan dengan masa kerja dalam hubungan kerja tersebut. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu PKWT berakhir, terdapat ketentuan mengenai kewajiban pembayaran uang kompensasi berdasarkan masa kerja yang telah dijalankan.

Karena itu, istilah pesangon karyawan kontrak perlu digunakan secara hati-hati. Pekerja PKWT tidak otomatis diperlakukan sama dengan pekerja PKWTT dalam hal kompensasi PHK. Hak yang diterima harus dilihat berdasarkan jenis perjanjian kerja, alasan berakhirnya hubungan kerja, dan ketentuan yang berlaku.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SEBELUM MENERIMA PESANGON

Pekerja sebaiknya memeriksa surat pemberitahuan PHK, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama jika tersedia. Pastikan alasan PHK tercantum dengan jelas karena alasan tersebut dapat memengaruhi besaran kompensasi. Pekerja juga sebaiknya memeriksa masa kerja dan komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Langkah ini membantu mengurangi risiko kesalahan dalam menghitung hak.

Jika terdapat perbedaan antara perhitungan perusahaan dan hak yang diyakini pekerja, penyelesaian sebaiknya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai prosedur yang berlaku. Jangan langsung mengabaikan dokumen atau menerima perhitungan tanpa memeriksanya. Memahami aturan sejak awal akan membantu pekerja mengetahui haknya secara lebih jelas dan membantu perusahaan memenuhi kewajibannya secara tepat.

KESIMPULAN

Pesangon adalah salah satu hak pekerja yang dapat timbul akibat PHK, tetapi tidak semua orang yang berhenti bekerja otomatis mendapatkan pesangon. Hak dan besaran kompensasi sangat bergantung pada alasan PHK, masa kerja, jenis hubungan kerja, serta ketentuan hukum yang berlaku. Selain pesangon, pekerja dalam kondisi tertentu dapat memperoleh uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Sementara itu, pekerja yang mengundurkan diri memiliki ketentuan hak yang berbeda dari pekerja yang mengalami PHK.

Memahami aturan pesangon penting agar pekerja dapat mengetahui haknya dan perusahaan dapat menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan. Untuk kasus tertentu, terutama ketika terdapat perselisihan mengenai alasan PHK atau jumlah kompensasi, pemeriksaan terhadap aturan terbaru dan dokumen hubungan kerja sangat diperlukan. Dengan demikian, proses berakhirnya hubungan kerja dapat berlangsung lebih jelas, tertib, dan sesuai hukum.