Apa Saja Syarat Karyawan Berhak Mendapatkan Pesangon?

Pesangon merupakan salah satu hak yang dapat diterima pekerja ketika mengalami Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dalam kondisi yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyak karyawan masih mengira bahwa setiap orang yang berhenti bekerja otomatis memperoleh pesangon, padahal hak pesangon bergantung pada alasan dan jenis PHK. Ketentuan mengenai pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur tata cara PHK sekaligus hak pekerja setelah hubungan kerja berakhir.

MEMAHAMI KAPAN KARYAWAN BERHAK MENDAPATKAN PESANGON

Secara umum, pesangon diberikan ketika pekerja mengalami PHK dan alasan PHK tersebut termasuk kondisi yang memberikan hak atas pesangon berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi, status sebagai karyawan saja tidak otomatis membuat seseorang berhak memperoleh pesangon ketika hubungan kerja berakhir. Alasan PHK menjadi faktor penting dalam menentukan apakah pesangon diberikan secara penuh, sebagian, atau tidak diberikan dalam bentuk pesangon. Selain itu, pekerja dapat memiliki hak lain berupa uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan.

Perusahaan juga tidak seharusnya melakukan PHK secara sembarangan karena peraturan mengatur adanya upaya untuk mencegah PHK. Apabila PHK tidak dapat dihindari, pengusaha perlu menyampaikan maksud dan alasan PHK kepada pekerja sesuai prosedur. Pemberitahuan PHK pada umumnya disampaikan secara sah dan patut, sedangkan pekerja yang menolak PHK dapat menyampaikan penolakan beserta alasannya sesuai batas waktu yang ditentukan.

SYARAT UTAMA KARYAWAN UNTUK MENDAPATKAN PESANGON

Syarat paling mendasar adalah pekerja benar-benar mengalami PHK yang menimbulkan hak kompensasi berdasarkan aturan ketenagakerjaan. Pekerja juga perlu memiliki hubungan kerja yang dapat dibuktikan melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, alasan PHK perlu diperiksa karena setiap alasan dapat memiliki besaran hak yang berbeda. Masa kerja dan upah juga menjadi bagian penting dalam menentukan besaran pesangon.

Dengan demikian, karyawan tidak cukup hanya mengatakan bahwa dirinya sudah bekerja selama beberapa tahun untuk memastikan memperoleh pesangon. Jenis hubungan kerja, alasan PHK, masa kerja, dan ketentuan perusahaan perlu diperiksa secara menyeluruh. Dalam kondisi tertentu, pekerja dapat memperoleh pesangon dengan faktor pengali tertentu sesuai alasan PHK. Oleh sebab itu, memahami dasar PHK sangat penting sebelum menghitung jumlah uang yang menjadi hak pekerja.

MASA KERJA MEMENGARUHI BESARAN PESANGON

Masa kerja menjadi salah satu dasar perhitungan uang pesangon. Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021, pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun memiliki dasar pesangon sebesar 1 bulan upah, sedangkan masa kerja satu tahun atau lebih tetapi kurang dari dua tahun memiliki dasar 2 bulan upah. Untuk masa kerja dua sampai kurang dari tiga tahun, dasarnya 3 bulan upah, dan pola tersebut meningkat sesuai masa kerja hingga ketentuan yang berlaku.

Sebagai gambaran, pekerja dengan masa kerja lima tahun sampai kurang dari enam tahun memiliki dasar pesangon sebesar 6 bulan upah. Namun, angka tersebut bukan berarti setiap pekerja dengan masa kerja tersebut pasti menerima enam kali upah, karena alasan PHK dapat menentukan faktor pengali yang diterapkan. Selain pesangon, pekerja dalam kondisi tertentu juga dapat memperoleh uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Karena itu, perhitungan akhir perlu melihat ketentuan PHK secara keseluruhan.

ALASAN PHK MENENTUKAN HAK PESANGON

Tidak semua alasan PHK menghasilkan jumlah pesangon yang sama. PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur berbagai alasan PHK, termasuk kondisi yang berkaitan dengan perusahaan maupun keadaan pekerja. Dalam beberapa alasan PHK, pekerja dapat memperoleh pesangon dengan besaran tertentu, sedangkan alasan lainnya dapat menggunakan faktor pengali yang berbeda. Karena itu, mengetahui alasan resmi yang tercantum dalam proses PHK sangat penting sebelum menentukan hak pekerja.

Pekerja juga perlu membedakan PHK dengan pengunduran diri. Mengundurkan diri secara sukarela tidak dapat disamakan dengan pekerja yang terkena PHK oleh perusahaan, sehingga hak yang diterima dapat berbeda. Dalam kasus tertentu, pekerja yang mengundurkan diri karena tindakan pengusaha yang memenuhi kondisi tertentu dapat memiliki hak sesuai ketentuan khusus. Oleh sebab itu, jangan langsung menyetujui status pengunduran diri apabila kondisi sebenarnya merupakan perselisihan mengenai PHK.

HAK PEKERJA TIDAK HANYA BERUPA PESANGON

Ketika terjadi PHK, perusahaan pada prinsipnya dapat memiliki kewajiban membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak sesuai ketentuan. Artinya, hak pekerja setelah PHK tidak selalu hanya berupa satu jenis pembayaran. Uang penghargaan masa kerja berkaitan dengan masa kerja tertentu, sedangkan uang penggantian hak dapat mencakup hak yang memang seharusnya diterima pekerja berdasarkan ketentuan.

Untuk pekerja dengan PKWT, terdapat konsep uang kompensasi yang berbeda dari pesangon bagi pekerja yang terkena PHK dalam hubungan kerja tertentu. PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur uang kompensasi bagi pekerja PKWT, termasuk ketika hubungan kerja berakhir sesuai ketentuan atau diakhiri sebelum jangka waktunya. Karena itu, pekerja perlu mengetahui apakah status hubungan kerjanya PKWT atau PKWTT sebelum menentukan hak yang harus diterima.

CARA MEMASTIKAN HAK PESANGON SUDAH SESUAI

Karyawan sebaiknya menyimpan perjanjian kerja, slip gaji, surat PHK, dan dokumen terkait masa kerja sebagai bukti. Setelah itu, periksa alasan PHK dan cocokkan dengan ketentuan yang berlaku. Perhatikan pula komponen upah yang menjadi dasar perhitungan karena besaran pesangon tidak cukup dihitung hanya dengan melihat jumlah uang yang diterima setiap bulan secara sederhana. Perhitungan harus mengikuti dasar upah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika terdapat perbedaan perhitungan atau perselisihan mengenai PHK, pekerja dan perusahaan dapat terlebih dahulu melakukan perundingan bipartit. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan memahami prosedur tersebut, karyawan dapat lebih mudah memastikan bahwa haknya tidak terabaikan dan perusahaan juga memiliki dasar yang jelas dalam memenuhi kewajibannya.

KESIMPULAN

Syarat karyawan mendapatkan pesangon pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh lamanya bekerja, tetapi juga oleh adanya PHK, alasan PHK, status hubungan kerja, masa kerja, serta ketentuan yang berlaku. PP Nomor 35 Tahun 2021 menjadi salah satu aturan penting yang mengatur hak pekerja akibat PHK, termasuk pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Karena setiap alasan PHK dapat memberikan hak dengan besaran berbeda, karyawan sebaiknya memeriksa dasar PHK sebelum menerima perhitungan kompensasi. Jangan hanya berpatokan pada masa kerja atau nominal gaji tanpa melihat ketentuan lainnya. Dengan memahami hak sejak awal, pekerja dapat mengetahui apakah perhitungan yang diberikan perusahaan sudah sesuai aturan.