Apa Saja Syarat Nikah di KUA?

Menikah di Kantor Urusan Agama atau KUA tidak hanya membutuhkan persiapan akad, tetapi juga kelengkapan administrasi. Calon pengantin perlu menyiapkan sejumlah dokumen agar proses pendaftaran dan pencatatan pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan ketentuan pencatatan pernikahan yang berlaku, pendaftaran dapat dilakukan langsung di KUA tempat akad dilaksanakan atau secara online melalui SIMKAH. 

Mengetahui syarat nikah di KUA sejak awal dapat membantu calon pengantin menghindari dokumen yang tertinggal. Persyaratan tertentu juga dapat berbeda sesuai kondisi calon pengantin, misalnya bagi pasangan yang menikah di luar kecamatan tempat tinggal, berstatus duda atau janda, berusia di bawah 21 tahun, atau merupakan anggota TNI dan Polri.

DOKUMEN UTAMA UNTUK DAFTAR NIKAH

Calon pengantin perlu menyiapkan surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan tempat tinggal. Dokumen identitas yang diperlukan antara lain fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Fotokopi akta kelahiran juga termasuk dokumen yang perlu disiapkan dalam pendaftaran. Selain itu, calon pengantin perlu menyerahkan pasfoto sesuai ketentuan layanan KUA. Persyaratan administrasi tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan pemeriksaan data calon pengantin.

Calon pengantin juga perlu memberikan persetujuan untuk melangsungkan pernikahan. Dalam kondisi tertentu, KUA dapat meminta dokumen tambahan sesuai status dan keadaan masing-masing calon pengantin. Karena persyaratan teknis dapat disesuaikan dengan layanan KUA setempat, calon pengantin sebaiknya memastikan kembali daftar dokumen kepada KUA tempat akad akan dilaksanakan.

SYARAT BAGI CALON PENGANTIN YANG MENIKAH DI LUAR KECAMATAN

Jika akad nikah dilaksanakan di luar wilayah kecamatan tempat tinggal calon pengantin, diperlukan surat rekomendasi nikah dari KUA asal. Surat tersebut menjadi salah satu dokumen administrasi yang perlu disiapkan sebelum pendaftaran di KUA tujuan. Ketentuan ini membantu memastikan data calon pengantin dapat diverifikasi oleh petugas.

Karena itu, pasangan sebaiknya menentukan lokasi akad sejak awal. Setelah lokasi diketahui, calon pengantin dapat mengecek KUA yang berwenang mencatat pernikahan tersebut. Langkah ini dapat membantu menghindari kesalahan dalam pengurusan dokumen dan memperlancar proses pendaftaran.

SYARAT BAGI YANG BERSTATUS DUDA ATAU JANDA

Calon pengantin yang berstatus duda atau janda perlu menyiapkan dokumen yang membuktikan status perkawinan sebelumnya. Bagi duda atau janda karena perceraian, dokumen yang diperlukan adalah akta cerai. Sementara itu, bagi calon pengantin yang pasangan sebelumnya meninggal dunia, diperlukan dokumen berupa akta kematian. Dokumen tersebut digunakan dalam pemeriksaan administrasi sebelum pernikahan dicatat.

Dokumen tersebut sebaiknya disiapkan dalam bentuk yang sesuai dengan ketentuan KUA. Petugas akan memeriksa data calon pengantin untuk memastikan tidak terdapat persoalan administratif terkait perkawinan sebelumnya. Dengan menyiapkan dokumen sejak awal, proses pemeriksaan dapat berlangsung lebih teratur.

SYARAT USIA CALON PENGANTIN

Ketentuan usia juga perlu diperhatikan sebelum mendaftarkan pernikahan. Berdasarkan informasi Kementerian Agama mengenai PMA Nomor 30 Tahun 2024, calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun pada tanggal pelaksanaan pernikahan harus memiliki dispensasi kawin dari pengadilan. Selain itu, calon pengantin yang belum berusia 21 tahun memerlukan izin tertulis dari orang tua atau wali.

Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa usia menjadi salah satu bagian penting dalam pemeriksaan administrasi perkawinan. Calon pengantin yang masuk kategori tersebut sebaiknya mengurus dokumen tambahan sebelum menentukan jadwal akad. Hal ini dapat mencegah proses pendaftaran terhambat karena persyaratan belum lengkap.

SURAT KETERANGAN SEHAT DAN BIMBINGAN PERKAWINAN

Calon pengantin juga perlu menyiapkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan sesuai persyaratan pendaftaran. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian dari persiapan sebelum menikah dan dapat membantu pasangan mengetahui kondisi kesehatan masing-masing. Ketentuan mengenai dokumen kesehatan tercantum dalam persyaratan administrasi berdasarkan PMA Nomor 30 Tahun 2024.

Selain administrasi, calon pengantin juga perlu mengikuti Bimbingan Perkawinan atau Bimwin sesuai ketentuan yang berlaku. Kementerian Agama menyebut Bimwin sebagai bagian dari persiapan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Materinya dapat membantu pasangan memahami kehidupan rumah tangga, termasuk tanggung jawab dan kesiapan membangun keluarga.

SYARAT KHUSUS UNTUK KONDISI TERTENTU

Beberapa calon pengantin membutuhkan dokumen tambahan karena memiliki kondisi tertentu. Anggota TNI atau Polri, misalnya, perlu melampirkan surat izin dari atasan atau kesatuan. Sementara itu, pria yang hendak beristri lebih dari seorang memerlukan penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama. Persyaratan tambahan juga berlaku bagi calon pengantin dengan kondisi administratif lainnya.

Karena setiap kondisi dapat memiliki persyaratan berbeda, calon pengantin tidak sebaiknya hanya mengandalkan daftar dokumen umum. Konsultasi dengan KUA tempat akad akan dilaksanakan dapat membantu memastikan dokumen yang diperlukan sesuai keadaan masing-masing. Cara ini juga berguna jika terdapat perubahan data, perbedaan domisili, atau kondisi khusus lainnya.

KAPAN HARUS MENDAFTAR NIKAH DI KUA?

Pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan langsung di KUA tempat akad akan dilaksanakan atau melalui layanan online SIMKAH. Informasi Kementerian Agama menyebut calon pengantin sebaiknya mendaftarkan pernikahan lebih dari 10 hari kerja sebelum tanggal akad. Jika pendaftaran dilakukan kurang dari 10 hari kerja, terdapat persyaratan dispensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, jangan menunggu terlalu dekat dengan hari akad untuk mengurus administrasi. Pendaftaran lebih awal memberikan waktu untuk melengkapi dokumen jika terdapat kekurangan. Calon pengantin juga dapat mengecek ketersediaan jadwal akad melalui sistem pendaftaran yang tersedia.

BIAYA MENIKAH DI KUA

Pelaksanaan akad nikah di KUA pada hari dan jam kerja tidak dikenakan biaya pencatatan atau PNBP. Apabila akad dilaksanakan di luar KUA, biaya yang dikenakan adalah Rp600.000 sesuai ketentuan PNBP yang berlaku. Informasi tersebut juga tercantum dalam materi layanan Kementerian Agama terkait pendaftaran pernikahan.

Calon pengantin perlu membedakan antara biaya resmi pencatatan dengan biaya lain yang mungkin muncul untuk kebutuhan pribadi atau layanan tambahan. Untuk memastikan jumlah dan mekanisme pembayaran, calon pengantin dapat menanyakannya langsung kepada KUA. Dengan demikian, pasangan dapat menyiapkan anggaran berdasarkan informasi resmi.

KESIMPULAN

Syarat nikah di KUA pada dasarnya mencakup dokumen identitas, surat pengantar nikah, akta kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, pasfoto, persetujuan calon pengantin, serta surat keterangan sehat. Dokumen tambahan diperlukan untuk kondisi tertentu seperti perbedaan wilayah, status duda atau janda, usia di bawah ketentuan, anggota TNI atau Polri, dan poligami. Pendaftaran dapat dilakukan di KUA atau melalui SIMKAH dengan memperhatikan batas waktu pendaftaran. Menyiapkan dokumen lebih awal dan berkonsultasi dengan KUA tempat akad akan dilaksanakan dapat membantu proses administrasi berjalan lebih lancar.