Apakah Pegawai OJK Bisa Disebut ASN dan Bagaimana Status Kepegawaiannya?

Banyak orang mengira bahwa bekerja di lembaga negara secara otomatis berarti seseorang berstatus Aparatur Sipil Negara atau ASN. Anggapan tersebut belum tentu benar, termasuk ketika membahas pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK merupakan lembaga negara yang independen dan memiliki fungsi pengaturan serta pengawasan sektor jasa keuangan, tetapi status lembaganya berbeda dengan kementerian atau lembaga pemerintah yang menjadi instansi ASN.

Untuk memahami status pegawai OJK, perlu dibedakan antara pegawai OJK dan pegawai negeri yang dapat bekerja atau diperbantukan di OJK. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK secara khusus mengatur pejabat dan pegawai OJK serta membuka kemungkinan OJK mempekerjakan pegawai negeri dari instansi lain.

PEGAWAI OJK TIDAK OTOMATIS BERSTATUS ASN

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Karena itu, seseorang hanya dapat disebut sebagai pegawai ASN apabila memiliki status kepegawaian sebagai PNS atau PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, UU OJK mengatur tersendiri mengenai pejabat dan pegawai OJK. Dalam penjelasan Pasal 27, yang dimaksud pejabat dan pegawai OJK mencakup pegawai tetap maupun pegawai yang dipekerjakan. Dengan demikian, pegawai OJK pada dasarnya memiliki rezim kepegawaian tersendiri dan tidak otomatis menjadi ASN hanya karena bekerja pada lembaga negara.

OJK MERUPAKAN LEMBAGA NEGARA YANG INDEPENDEN

OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan memiliki kedudukan sebagai lembaga yang independen. OJK menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Independensi OJK menjadi salah satu karakter penting dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Karena memiliki karakter kelembagaan tersebut, sistem kepegawaian OJK tidak dapat disamakan begitu saja dengan sistem kepegawaian kementerian atau instansi pemerintah lainnya. OJK memiliki organisasi dan pengelolaan pegawai sendiri sesuai dengan ketentuan yang mengatur lembaga tersebut. Struktur OJK saat ini terdiri atas Dewan Komisioner dan pelaksana kegiatan operasional.

ADA PEGAWAI NEGERI YANG DAPAT BEKERJA DI OJK

Hal yang sering menimbulkan kebingungan adalah adanya pegawai negeri yang bekerja di OJK. UU OJK menyebutkan bahwa OJK dapat mempekerjakan pegawai negeri dari instansi lain atau dengan status lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Pegawai negeri tersebut dapat ditempatkan untuk tugas tertentu, termasuk pemeriksaan dan penyidikan.

Kondisi tersebut berbeda dengan pegawai yang direkrut sebagai pegawai OJK. Jika seseorang merupakan PNS dari instansi lain dan kemudian bekerja di OJK berdasarkan mekanisme yang berlaku, statusnya sebagai ASN perlu dilihat dari status kepegawaiannya sebagai PNS, bukan semata-mata dari tempat ia bekerja. Karena itu, istilah pegawai OJK dan ASN tidak selalu merujuk pada kelompok yang sama.

BAGAIMANA STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI OJK?

Status kepegawaian pegawai OJK perlu dilihat berdasarkan hubungan kerja dan dasar pengangkatannya. UU OJK mengenal pejabat dan pegawai OJK, baik yang berstatus tetap maupun yang dipekerjakan. Sementara itu, pegawai negeri dari instansi lain dapat bekerja di OJK berdasarkan mekanisme yang ditentukan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa bekerja di OJK tidak dengan sendirinya berarti berstatus PNS atau PPPK. Untuk menentukan status seseorang secara tepat, perlu melihat dokumen pengangkatan dan ketentuan kepegawaiannya. Hal ini penting karena hak, kewajiban, pembinaan karier, dan mekanisme administrasi kepegawaiannya dapat berbeda.

APA PERBEDAAN PEGAWAI OJK DENGAN ASN?

Perbedaan utamanya terletak pada dasar hukum dan status kepegawaian. ASN secara hukum terdiri atas PNS dan PPPK, sedangkan pegawai OJK memiliki pengaturan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi OJK.

Perbedaan tersebut juga berarti bahwa informasi mengenai rekrutmen, karier, remunerasi, maupun ketentuan kerja pegawai OJK tidak dapat langsung disamakan dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS atau PPPK. Calon pelamar sebaiknya membaca ketentuan rekrutmen resmi OJK dan dokumen yang menyertai proses penerimaan agar memahami status pekerjaan yang ditawarkan.

KESIMPULAN

Pegawai OJK tidak otomatis dapat disebut ASN hanya karena bekerja pada lembaga negara. Berdasarkan UU ASN, Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK, sedangkan UU OJK mengatur tersendiri mengenai pejabat dan pegawai OJK. OJK juga dapat mempekerjakan pegawai negeri dari instansi lain, sehingga status seseorang harus dilihat berdasarkan dasar pengangkatan dan hubungan kepegawaiannya.

Dengan demikian, istilah pegawai OJK dan ASN tidak dapat digunakan secara bergantian. Jika seseorang bekerja sebagai pegawai OJK, statusnya perlu dilihat dari ketentuan pengangkatan yang berlaku. Sementara pegawai negeri yang bekerja atau ditempatkan di OJK dapat tetap memiliki status ASN sesuai kedudukannya berdasarkan peraturan yang berlaku.