Bagaimana Aturan Pesangon bagi Karyawan yang Terkena PHK?

Pesangon PHK merupakan salah satu hak penting yang perlu dipahami oleh karyawan ketika mengalami Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Namun, perlu diketahui bahwa jumlah yang diterima setiap karyawan tidak selalu sama karena perhitungannya dipengaruhi oleh masa kerja, upah, dan terutama alasan terjadinya PHK. Ketentuan mengenai hak akibat PHK diatur antara lain dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang Undang dan PP Nomor 35 Tahun 2021. Secara umum, pengusaha wajib memberikan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak sesuai ketentuan yang berlaku.

MENGENAL HAK KARYAWAN SETELAH TERKENA PHK

Ketika terjadi PHK, karyawan tidak serta-merta hanya menerima satu jenis pembayaran. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, hak akibat PHK dapat terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja atau UPMK, dan uang penggantian hak atau UPH. Dalam kondisi tertentu, karyawan juga dapat memiliki hak lain sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Uang pesangon pada dasarnya dihitung berdasarkan masa kerja dan besaran upah karyawan. Sementara itu, UPMK diberikan berdasarkan ketentuan masa kerja tertentu, dan UPH dapat mencakup hak seperti cuti tahunan yang belum diambil serta hak lain yang ditetapkan dalam dokumen ketenagakerjaan perusahaan. Karena itu, penting bagi karyawan untuk memeriksa seluruh komponen haknya, bukan hanya fokus pada istilah pesangon.

DASAR PERHITUNGAN UANG PESANGON BERDASARKAN MASA KERJA

Pasal 40 PP Nomor 35 Tahun 2021 menetapkan dasar perhitungan uang pesangon menurut masa kerja karyawan. Ketentuan dasarnya dimulai dari 1 bulan upah bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Jumlah tersebut meningkat sesuai lamanya masa kerja hingga maksimal 9 bulan upah bagi karyawan yang telah bekerja selama 8 tahun atau lebih. Berikut dasar perhitungannya.

1. Kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah
2. 1 tahun sampai kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah
3. 2 tahun sampai kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah
4. 3 tahun sampai kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah
5. 4 tahun sampai kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah
6. 5 tahun sampai kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah
7. 6 tahun sampai kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah
8. 7 tahun sampai kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah
9. 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah

Perlu dipahami bahwa daftar tersebut merupakan dasar perhitungan normatif. Jumlah pesangon yang benar-benar diterima saat PHK belum tentu selalu sama dengan hasil dasar tersebut karena aturan memberikan pengali berbeda untuk alasan PHK tertentu. Oleh sebab itu, alasan PHK harus diketahui dengan jelas sebelum melakukan perhitungan akhir.

ATURAN UANG PENGHARGAAN MASA KERJA

Selain pesangon, karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dapat memperoleh uang penghargaan masa kerja. Komponen ini diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 3 tahun. Besarannya juga meningkat sesuai dengan lamanya karyawan bekerja di perusahaan.

Secara umum, masa kerja 3 sampai kurang dari 6 tahun memperoleh dasar UPMK sebesar 2 bulan upah, sedangkan masa kerja 6 sampai kurang dari 9 tahun memperoleh 3 bulan upah. Jumlah tersebut terus meningkat hingga maksimal 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih. Dengan demikian, karyawan yang telah bekerja cukup lama perlu memastikan bahwa perhitungan PHK juga memasukkan komponen UPMK apabila memenuhi ketentuan.

UANG PENGGANTIAN HAK YANG PERLU DIPERHATIKAN

Komponen berikutnya adalah uang penggantian hak. Hak ini tidak boleh diabaikan karena nilainya dapat berbeda-beda sesuai kondisi dan hak yang masih dimiliki karyawan. Salah satu contohnya adalah cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, UPH dapat mencakup biaya atau ongkos pulang bagi pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja, serta hak lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Karena setiap perusahaan dapat memiliki pengaturan tambahan yang sah, karyawan sebaiknya memeriksa dokumen ketenagakerjaan yang berlaku di tempat kerja. Langkah ini penting agar seluruh hak PHK dapat dihitung secara lengkap dan tidak ada komponen yang terlewat.

ALASAN PHK MEMENGARUHI BESAR PESANGON

Salah satu hal paling penting dalam memahami aturan pesangon PHK adalah bahwa besaran hak dapat berbeda berdasarkan penyebab PHK. Sebagai contoh, PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur perbedaan hak bagi karyawan yang terkena PHK karena efisiensi akibat perusahaan mengalami kerugian dan efisiensi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian. Pada situasi tersebut, pengali uang pesangon dapat berbeda meskipun dasar masa kerjanya sama.

Contoh lainnya adalah ketika perusahaan tutup karena mengalami kerugian sesuai kondisi yang ditentukan peraturan. Oleh karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap karyawan yang terkena PHK pasti menerima pesangon dengan jumlah yang sama atau selalu sebesar satu kali perhitungan dasar. Jenis alasan PHK, masa kerja, upah, dan ketentuan hukum yang berlaku harus diperiksa secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil perhitungan yang tepat.

CONTOH SEDERHANA CARA MENGHITUNG PESANGON

Misalnya, seorang karyawan memiliki masa kerja 4 tahun 6 bulan dengan upah yang menjadi dasar perhitungan sebesar Rp6.000.000 per bulan. Berdasarkan tabel dasar Pasal 40, masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun memiliki dasar 5 bulan upah. Dengan demikian, dasar uang pesangonnya adalah 5 × Rp6.000.000 = Rp30.000.000.

Namun, angka Rp30.000.000 tersebut belum tentu menjadi jumlah akhir yang harus diterima. Jika alasan PHK menurut ketentuan yang berlaku menggunakan pengali 0,5 kali, maka komponen pesangonnya menjadi Rp15.000.000. Jika menggunakan pengali 1 kali, nilainya tetap Rp30.000.000, kemudian perhitungan dapat ditambah dengan UPMK dan UPH apabila karyawan memenuhi syarat. Contoh ini menunjukkan mengapa perhitungan pesangon harus dilakukan secara teliti berdasarkan alasan PHK yang sebenarnya.

LANGKAH YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN KARYAWAN SAAT TERKENA PHK

Karyawan yang terkena PHK sebaiknya terlebih dahulu meminta atau memeriksa dasar dan alasan PHK secara jelas. Selanjutnya, periksa masa kerja, komponen upah, serta dokumen seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama. Dokumen tersebut dapat memuat hak yang perlu diperhitungkan selain ketentuan minimum dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai alasan PHK atau jumlah hak yang diterima, karyawan dapat menempuh perundingan bipartit terlebih dahulu dengan perusahaan. Untuk kasus yang lebih kompleks, karyawan dapat meminta bantuan atau informasi kepada pihak yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Jangan terburu-buru menyetujui perhitungan tanpa memahami dasar perhitungannya, terutama karena satu alasan PHK dapat menghasilkan nilai kompensasi yang berbeda dengan alasan lainnya.

KESIMPULAN

Aturan pesangon bagi karyawan yang terkena PHK tidak dapat dihitung hanya dengan melihat jumlah tahun bekerja. Perhitungan perlu memperhatikan masa kerja, upah, alasan PHK, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. PP Nomor 35 Tahun 2021 memberikan dasar perhitungan pesangon hingga maksimal 9 bulan upah, tetapi jumlah akhir dapat dipengaruhi oleh pengali sesuai alasan terjadinya PHK.

Karena itu, karyawan perlu memahami bahwa pesangon bukan satu-satunya hak setelah PHK. Periksa pula kemungkinan adanya UPMK, UPH, atau hak lain yang diatur dalam perjanjian dan aturan internal perusahaan. Dengan memahami aturan secara menyeluruh, karyawan dapat lebih siap memeriksa apakah hak PHK yang diterima telah dihitung sesuai ketentuan.