Berapa Besaran Pesangon yang Diterima Karyawan?

Pesangon merupakan salah satu hak penting yang perlu dipahami oleh karyawan ketika mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Besaran pesangon tidak selalu sama karena perhitungannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama masa kerja, upah, dan alasan terjadinya PHK. Oleh karena itu, karyawan perlu mengetahui dasar perhitungannya agar dapat memahami hak yang seharusnya diterima. Aturan mengenai kompensasi PHK di Indonesia pada dasarnya mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk PP Nomor 35 Tahun 2021. Dengan memahami ketentuan tersebut, karyawan dapat lebih siap dalam menghadapi proses PHK dan memastikan haknya dihitung sesuai aturan.

DASAR PERHITUNGAN PESANGON KARYAWAN

Besaran uang pesangon umumnya dihitung berdasarkan masa kerja karyawan dan jumlah upah yang menjadi dasar perhitungan. Upah yang digunakan pada prinsipnya mencakup upah pokok serta tunjangan tetap. Semakin lama masa kerja seseorang, semakin besar jumlah bulan upah yang dapat menjadi dasar perhitungan pesangon. Namun, jumlah akhir yang diterima tidak hanya berasal dari uang pesangon karena terdapat komponen kompensasi lain.

Dalam kondisi tertentu, karyawan yang terkena PHK juga dapat memperoleh Uang Penghargaan Masa Kerja atau UPMK dan Uang Penggantian Hak atau UPH. Ketiga komponen tersebut memiliki aturan perhitungan yang berbeda. Selain itu, alasan PHK dapat memengaruhi jumlah kompensasi yang wajib dibayarkan perusahaan. Karena itu, mengetahui masa kerja saja belum cukup untuk menentukan total pesangon secara akurat.

BESARAN UANG PESANGON BERDASARKAN MASA KERJA

Secara umum, dasar penghitungan uang pesangon berdasarkan masa kerja dapat dijelaskan sebagai berikut. Karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun memiliki dasar pesangon sebesar 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun memiliki dasar sebesar 2 bulan upah. Selanjutnya, jumlah tersebut meningkat seiring bertambahnya masa kerja hingga mencapai 9 bulan upah bagi karyawan dengan masa kerja 8 tahun atau lebih.

Artinya, apabila seorang karyawan telah bekerja selama 5 tahun, dasar uang pesangonnya dapat mencapai 6 bulan upah sebelum memperhitungkan faktor lain sesuai alasan PHK. Sebagai contoh sederhana, jika upah yang menjadi dasar perhitungan sebesar Rp5 juta per bulan, maka 6 bulan upah bernilai Rp30 juta. Namun, angka tersebut bukan berarti otomatis menjadi jumlah akhir yang diterima. Perusahaan masih harus menghitung ketentuan lain, termasuk pengali pesangon sesuai penyebab PHK serta komponen hak lainnya.

MENGENAL UANG PENGHARGAAN MASA KERJA

Selain pesangon, karyawan dengan masa kerja tertentu dapat memperoleh Uang Penghargaan Masa Kerja. Komponen ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas lamanya masa kerja karyawan di perusahaan. Pada dasarnya, UPMK mulai diperhitungkan bagi karyawan yang memiliki masa kerja minimal 3 tahun. Besarannya juga meningkat berdasarkan kelompok masa kerja.

Sebagai gambaran, masa kerja 3 tahun hingga kurang dari 6 tahun memiliki dasar UPMK sebesar 2 bulan upah. Besaran tersebut terus bertambah hingga mencapai 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih. Dengan demikian, karyawan yang telah bekerja dalam waktu lama berpotensi memperoleh kompensasi PHK yang lebih besar. Meski begitu, pemberian dan jumlah akhir tetap harus disesuaikan dengan ketentuan PHK yang berlaku pada kasus tersebut.

UANG PENGGANTIAN HAK YANG PERLU DIPERHATIKAN

Komponen berikutnya adalah Uang Penggantian Hak atau UPH. UPH berbeda dengan pesangon karena pembayaran ini berkaitan dengan hak karyawan yang belum diterima atau belum digunakan. Salah satu contohnya adalah cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, apabila karyawan memang memenuhi syarat untuk memperoleh penggantian tersebut. Hak lain yang dapat diperhitungkan juga mengikuti ketentuan peraturan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Karena itu, total yang diterima karyawan setelah PHK dapat terdiri dari uang pesangon, UPMK, dan UPH. Tidak semua karyawan akan menerima jumlah yang sama meskipun memiliki masa kerja serupa. Perbedaan dapat terjadi karena besaran upah, status hak yang belum diterima, serta alasan berakhirnya hubungan kerja. Karyawan sebaiknya meminta rincian perhitungan secara jelas agar setiap komponen hak dapat diperiksa dengan baik.

ALASAN PHK MEMENGARUHI JUMLAH YANG DITERIMA

Salah satu hal paling penting dalam menghitung besaran pesangon adalah alasan terjadinya PHK. Setiap kondisi PHK dapat memiliki ketentuan kompensasi yang berbeda. Misalnya, PHK karena efisiensi, penutupan perusahaan, penggabungan perusahaan, atau kondisi tertentu lainnya dapat memiliki rumus pembayaran yang tidak selalu sama. Oleh sebab itu, menggunakan satu rumus untuk semua kasus PHK dapat menghasilkan perhitungan yang keliru.

Dalam praktiknya, terdapat kondisi yang menggunakan pengali tertentu terhadap dasar uang pesangon dan UPMK. Ada situasi ketika pekerja memperoleh nilai sesuai ketentuan dasar, sementara pada kondisi lain jumlahnya dapat berbeda sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, penting untuk mengetahui secara jelas alasan resmi PHK yang diberikan perusahaan. Dokumen PHK dan rincian perhitungan kompensasi perlu diperiksa agar karyawan dapat memahami dasar penentuan jumlah yang diterimanya.

CONTOH SEDERHANA PERHITUNGAN PESANGON

Sebagai ilustrasi, misalkan seorang karyawan memiliki masa kerja 5 tahun dengan upah dasar perhitungan sebesar Rp5 juta per bulan. Berdasarkan kelompok masa kerja, dasar uang pesangon untuk masa kerja 5 tahun adalah 6 bulan upah, sehingga nilainya menjadi Rp30 juta. Untuk masa kerja 3 tahun hingga kurang dari 6 tahun, dasar UPMK adalah 2 bulan upah, sehingga nilainya menjadi Rp10 juta. Dengan perhitungan dasar tersebut, jumlahnya mencapai Rp40 juta sebelum memperhitungkan UPH dan ketentuan khusus berdasarkan alasan PHK.

Contoh tersebut hanya digunakan untuk mempermudah pemahaman dan bukan angka yang otomatis berlaku untuk semua kasus. Total kompensasi dapat berubah karena faktor penyebab PHK dan hak lain yang masih harus dibayarkan. Oleh sebab itu, perhitungan akhir harus melihat ketentuan yang sesuai dengan kondisi hubungan kerja dan alasan PHK yang sebenarnya. Jika terdapat perselisihan mengenai jumlah yang diterima, karyawan dapat mempelajari mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai prosedur yang berlaku.

HAL YANG PERLU DILAKUKAN KARYAWAN SETELAH TERKENA PHK

Karyawan yang mengalami PHK sebaiknya tidak langsung menyetujui perhitungan tanpa memeriksa rinciannya. Perhatikan jumlah masa kerja, besaran upah pokok, dan tunjangan tetap yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Pastikan juga alasan PHK dijelaskan secara jelas karena faktor ini dapat menentukan ketentuan kompensasi. Simpan dokumen penting seperti perjanjian kerja, slip gaji, surat PHK, dan dokumen lain yang berkaitan dengan hubungan kerja.

Jika terdapat perbedaan perhitungan, karyawan dapat meminta penjelasan resmi dari perusahaan. Apabila masalah tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi internal, penyelesaian dapat ditempuh melalui mekanisme hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah yang paling penting adalah memahami bahwa hak pesangon tidak dapat dihitung hanya dengan melihat lama masa kerja. Karyawan perlu memeriksa seluruh komponen dan dasar hukum yang relevan agar jumlah yang diterima dapat dinilai secara lebih tepat.

KESIMPULAN

Jawaban dari pertanyaan berapa besaran pesangon yang diterima karyawan bergantung pada beberapa faktor penting. Masa kerja dan upah menjadi dasar utama dalam menentukan nilai uang pesangon dan UPMK. Selain itu, alasan PHK sangat memengaruhi ketentuan dan jumlah kompensasi akhir yang wajib diberikan. Karyawan juga perlu memperhitungkan kemungkinan adanya Uang Penggantian Hak yang masih menjadi haknya.

Dengan memahami dasar perhitungan tersebut, karyawan dapat lebih teliti saat menerima rincian kompensasi dari perusahaan. Pemeriksaan terhadap setiap komponen sangat penting karena total yang diterima setiap karyawan dapat berbeda. Pesangon, UPMK, dan UPH perlu dipahami sebagai bagian yang dapat membentuk kompensasi akhir sesuai kondisi masing-masing. Jika ingin memperoleh perhitungan yang benar-benar tepat, seluruh data masa kerja, upah, alasan PHK, dan ketentuan yang berlaku harus diperiksa secara menyeluruh.