Kapan Pesangon Harus Dibayarkan kepada Karyawan?
Gusti Ayu Tita P
27 Agustus 2026
Pesangon merupakan salah satu hak penting karyawan yang perlu dipahami ketika hubungan kerja dengan perusahaan berakhir. Namun, tidak semua berakhirnya hubungan kerja secara otomatis menimbulkan hak pesangon dengan jumlah yang sama. Waktu pembayaran dan besarnya hak karyawan dapat dipengaruhi oleh alasan pemutusan hubungan kerja atau PHK, masa kerja, serta ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Oleh karena itu, baik karyawan maupun perusahaan perlu mengetahui kapan pesangon harus dibayarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan memahami ketentuannya, proses berakhirnya hubungan kerja dapat dilakukan secara lebih adil dan sesuai aturan.
MEMAHAMI APA ITU PESANGON
Uang pesangon adalah sejumlah uang yang menjadi salah satu komponen hak pekerja dalam kondisi tertentu ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Pesangon bukan sekadar pemberian sukarela dari perusahaan, melainkan hak yang pengaturannya berkaitan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan. Besarnya pesangon pada dasarnya mempertimbangkan masa kerja karyawan dan alasan terjadinya PHK. Karena itu, setiap kasus PHK tidak selalu menghasilkan jumlah kompensasi yang sama.
Selain uang pesangon, karyawan yang mengalami PHK juga dapat memiliki hak atas Uang Penghargaan Masa Kerja atau UPMK serta Uang Penggantian Hak atau UPH, sesuai persyaratan yang berlaku. Ketiga komponen tersebut perlu dibedakan karena memiliki dasar perhitungan masing-masing. Dalam praktiknya, total kompensasi akhir karyawan dapat terdiri dari satu atau beberapa komponen tersebut. Oleh sebab itu, karyawan sebaiknya tidak hanya bertanya tentang jumlah pesangon, tetapi juga memeriksa seluruh hak akibat PHK yang seharusnya diterima.
KAPAN PESANGON MENJADI HAK KARYAWAN?
Pada umumnya, pesangon berkaitan dengan kondisi ketika terjadi PHK, yaitu berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. PHK dapat terjadi karena berbagai alasan, misalnya perusahaan melakukan efisiensi, penutupan usaha, perubahan kondisi perusahaan, atau alasan lain yang diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan. Setiap alasan PHK dapat memiliki konsekuensi berbeda terhadap besaran kompensasi yang diterima pekerja. Karena itu, penting untuk mengetahui terlebih dahulu dasar atau alasan PHK yang digunakan perusahaan.
Karyawan juga perlu memahami bahwa mengundurkan diri secara sukarela tidak selalu memiliki konsekuensi yang sama dengan PHK yang dilakukan perusahaan. Dalam kondisi pengunduran diri, hak yang diterima pekerja dapat berbeda dan bergantung pada pemenuhan syarat serta ketentuan yang berlaku. Begitu pula apabila hubungan kerja berakhir karena alasan khusus, seperti berakhirnya masa perjanjian kerja tertentu atau kondisi lain yang memiliki pengaturan tersendiri. Jadi, untuk menentukan apakah pesangon harus diberikan, perlu dilihat secara jelas bagaimana dan mengapa hubungan kerja berakhir.
KAPAN PESANGON HARUS DIBAYARKAN?
Pada prinsipnya, hak yang timbul akibat PHK perlu diselesaikan ketika hubungan kerja telah berakhir secara sah dan hak serta kewajiban kedua belah pihak sudah diperhitungkan. Pembayaran tidak seharusnya ditunda tanpa alasan yang jelas setelah perusahaan dan pekerja mencapai penyelesaian mengenai PHK dan hak-hak yang harus dibayarkan. Apabila terdapat proses perundingan atau perselisihan mengenai PHK, waktu penyelesaian pembayaran dapat dipengaruhi oleh hasil bipartit, mediasi, atau proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh sebab itu, tanggal pembayaran dapat bergantung pada proses hukum dan kesepakatan yang terjadi dalam setiap kasus.
Hal penting yang perlu diperhatikan adalah perusahaan sebaiknya memberikan rincian perhitungan kompensasi kepada karyawan secara jelas. Rincian tersebut dapat mencakup dasar masa kerja, komponen pesangon, UPMK apabila ada, UPH, serta komponen lain yang masih menjadi hak pekerja. Transparansi perhitungan membantu karyawan memeriksa apakah haknya telah dihitung dengan benar. Jika terdapat perbedaan pendapat, masalah tersebut sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang tersedia.
BESAR PESANGON DIPENGARUHI MASA KERJA DAN ALASAN PHK
Salah satu faktor utama dalam perhitungan pesangon adalah masa kerja karyawan. Secara umum, semakin lama masa kerja, dasar perhitungan kompensasi dapat semakin besar sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, masa kerja bukan satu-satunya faktor yang menentukan jumlah akhir yang diterima. Alasan PHK juga sangat penting karena ketentuan dapat menetapkan faktor pengali atau hak yang berbeda untuk kondisi PHK tertentu.
Selain itu, dasar penghasilan yang digunakan dalam perhitungan perlu diperhatikan secara cermat. Karyawan sebaiknya meminta penjelasan mengenai komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Dengan begitu, perhitungan dapat diperiksa secara lebih transparan dan sesuai ketentuan. Jika diperlukan, pekerja dapat meminta bantuan Dinas Ketenagakerjaan, serikat pekerja, atau pihak yang memahami hukum ketenagakerjaan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
LANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN JIKA PESANGON BELUM DIBAYARKAN
Apabila hak pesangon atau kompensasi PHK belum dibayarkan, langkah awal yang dapat dilakukan adalah meminta penjelasan resmi dari perusahaan. Karyawan perlu mengetahui alasan penundaan dan meminta rincian mengenai hak yang seharusnya diterima. Simpan dokumen penting seperti perjanjian kerja, slip gaji, surat PHK, surat pengalaman kerja, serta bukti komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian hak. Dokumen tersebut dapat membantu apabila nantinya diperlukan proses klarifikasi atau penyelesaian perselisihan.
Jika masalah tidak dapat diselesaikan secara langsung, pekerja dan perusahaan dapat menempuh perundingan bipartit terlebih dahulu. Apabila belum mencapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mekanisme ketenagakerjaan yang tersedia sesuai peraturan yang berlaku. Karyawan sebaiknya bertindak secara tertib dan menghindari mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi yang belum jelas. Memahami prosedur dan menyimpan bukti yang lengkap akan membantu memperkuat posisi pekerja dalam memperjuangkan hak pesangon.
PENTINGNYA MEMAHAMI ATURAN PESANGON
Memahami aturan pesangon penting agar karyawan mengetahui hak dan kewajibannya ketika hubungan kerja berakhir. Pengetahuan ini juga membantu pekerja membedakan antara PHK, pengunduran diri, berakhirnya kontrak, dan kondisi lain yang dapat memiliki konsekuensi berbeda. Dengan informasi yang benar, karyawan dapat memeriksa apakah proses PHK dan pembayaran kompensasi telah dilakukan secara wajar. Hal ini sekaligus dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahpahaman antara pekerja dan perusahaan.
Bagi perusahaan, pemahaman terhadap aturan juga penting untuk memastikan proses PHK dilakukan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan. Perhitungan hak pekerja yang jelas dapat membantu mencegah perselisihan berkepanjangan. Pada akhirnya, pertanyaan mengenai kapan pesangon harus dibayarkan tidak hanya berkaitan dengan tanggal pembayaran, tetapi juga dengan kepastian bahwa seluruh hak karyawan telah dihitung secara benar. Karena aturan ketenagakerjaan dapat berubah dan setiap kasus memiliki kondisi berbeda, informasi resmi dan ketentuan yang berlaku perlu selalu menjadi rujukan utama.
KESIMPULAN
Pesangon harus diperhatikan dan diselesaikan ketika terjadi PHK sesuai dengan alasan berakhirnya hubungan kerja dan ketentuan hukum yang berlaku. Waktu penyelesaian pembayaran dapat berkaitan dengan kepastian berakhirnya hubungan kerja serta proses penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Besaran hak tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh masa kerja, alasan PHK, dan komponen kompensasi lain yang mungkin menjadi hak pekerja. Oleh sebab itu, karyawan perlu meminta rincian perhitungan secara jelas dan menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan hubungan kerja. Dengan memahami aturan dan prosedur yang tepat, pekerja dapat lebih siap memastikan hak pesangon dan hak lainnya diselesaikan secara adil.
About the Author
Gusti Ayu Tita P
Author — STEKOM University
An active author focused on academic issues, educational technology, and human resource development in the campus environment.