Siapa yang Berhak Mengurus Akta Nikah Setelah Pernikahan?

Setelah pernikahan tercatat, dokumen perkawinan menjadi bagian penting dari administrasi keluarga. Pihak yang mengurus dokumen tersebut bergantung pada jalur pencatatan perkawinan yang digunakan. Untuk pasangan Muslim, pencatatan pernikahan dilakukan melalui KUA dan dokumen yang diberikan berkaitan dengan Buku Nikah. Sementara itu, pencatatan perkawinan bagi pasangan yang dicatat melalui administrasi sipil berkaitan dengan Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Perkawinan. Karena itu, penting memahami siapa yang dapat mengurus dokumen setelah pernikahan agar proses administrasi berjalan dengan tepat.

PIHAK YANG BERHAK MENGURUS AKTA NIKAH

Pada dasarnya, suami atau istri merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan dokumen pencatatan perkawinan. Keduanya dapat mengurus kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan dokumen perkawinan sesuai prosedur instansi yang berwenang. Dalam kondisi tertentu, salah satu pasangan dapat mengurus keperluan administratif apabila layanan yang digunakan memungkinkan hal tersebut.

Pihak yang mengurus juga perlu membawa dokumen dan identitas yang dipersyaratkan oleh instansi terkait. Persyaratan dapat berbeda berdasarkan jenis layanan dan kondisi administrasi pasangan. Karena itu, pasangan sebaiknya memastikan ketentuan terbaru kepada KUA atau instansi pencatatan sipil sebelum datang untuk mengurus dokumen.

PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM PENGURUSAN

Suami dan istri sama-sama memiliki kepentingan terhadap dokumen perkawinan karena dokumen tersebut berkaitan dengan status dan administrasi keluarga. Dalam proses tertentu, kedua pasangan dapat diminta memberikan data atau menandatangani dokumen yang diperlukan. Untuk pencatatan pernikahan melalui KUA, data calon suami dan calon istri menjadi bagian dari proses pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah pernikahan tercatat, pasangan perlu menyimpan Buku Nikah atau dokumen perkawinan lainnya dengan baik. Dokumen tersebut dapat dibutuhkan ketika mengurus berbagai administrasi keluarga. Jika terdapat perubahan, kesalahan data, atau kebutuhan penerbitan dokumen pengganti, pihak yang bersangkutan dapat menghubungi instansi yang mencatat perkawinan.

PENGURUSAN MELALUI KUA BAGI PASANGAN MUSLIM

Bagi pasangan Muslim, pencatatan pernikahan dilakukan melalui KUA sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan tersebut mengatur berbagai hal mengenai pencatatan pernikahan, termasuk penerbitan dan penyerahan Buku Nikah. Peraturan ini berlaku sejak 30 Desember 2024 dan menggantikan ketentuan sebelumnya.

Dalam proses pencatatan, pasangan menjadi pihak yang berkaitan langsung dengan data pernikahan. Setelah akad dan pencatatan selesai, Buku Nikah menjadi dokumen penting yang perlu disimpan oleh pasangan. Jika membutuhkan layanan terkait data atau dokumen pernikahan, suami atau istri dapat menghubungi KUA yang menangani pencatatan tersebut untuk mengetahui prosedur yang berlaku.

PENGURUSAN MELALUI DUKCAPIL UNTUK PENCATATAN SIPIL

Untuk perkawinan yang dicatat melalui administrasi sipil, dokumen yang digunakan berbeda dengan Buku Nikah pada pencatatan melalui KUA. Pencatatan sipil berkaitan dengan Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Perkawinan sesuai ketentuan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, pasangan perlu menghubungi instansi Dukcapil yang berwenang untuk mengetahui prosedur pengurusan dokumen perkawinan.

Suami atau istri yang membutuhkan dokumen dapat mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi pencatatan. Data identitas dan dokumen pendukung harus sesuai agar proses dapat berjalan dengan baik. Jika pasangan memiliki kondisi khusus, sebaiknya tanyakan langsung kepada Dukcapil mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan dan dokumen yang harus dibawa.

JIKA PENGURUSAN DIWAKILKAN

Dalam kondisi tertentu, pengurusan dokumen dapat membutuhkan bantuan pihak lain. Namun, perwakilan tidak berarti siapa saja dapat mengurus dokumen tanpa persyaratan. Jika layanan mengizinkan pengurusan melalui wakil, biasanya diperlukan dokumen pendukung seperti surat kuasa dan identitas pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan instansi.

Contohnya, informasi layanan Kemenag mengenai penerbitan duplikat Buku Nikah menjelaskan bahwa suami, istri, atau wakil yang dibuktikan dengan surat kuasa dapat mengajukan permohonan sesuai persyaratan. Karena ketentuan dapat berbeda berdasarkan jenis layanan, pasangan sebaiknya memastikan terlebih dahulu kepada KUA atau Dukcapil sebelum memberikan kuasa kepada orang lain.

KESIMPULAN

Pihak yang berhak mengurus dokumen perkawinan pada dasarnya adalah suami atau istri sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan pencatatan perkawinan. Jalur pengurusannya bergantung pada sistem pencatatan yang digunakan, seperti KUA bagi pasangan Muslim atau Dukcapil untuk pencatatan sipil. Setiap instansi memiliki prosedur dan persyaratan yang perlu dipenuhi.

Jika pengurusan perlu diwakilkan, pastikan layanan tersebut memang memperbolehkannya dan siapkan surat kuasa serta dokumen yang diminta. Dengan memahami pihak yang berhak mengurus Akta Nikah, Buku Nikah, atau Akta Perkawinan, pasangan dapat menghindari kesalahan administrasi dan mengurus dokumen keluarga dengan lebih mudah.