<p style="font-size:10px">sumber img: X Herqles</p>
Mantan Presiden Bolivia, Evo Morales, kembali menjadi perhatian dunia internasional setelah pengadilan Bolivia mengeluarkan perintah penangkapan terhadap dirinya pada 11 Mei 2026. Keputusan tersebut muncul setelah Morales tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan perdagangan manusia yang menjerat namanya.
Kasus ini menjadi salah satu isu politik terbesar di Bolivia dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah dan aparat penegak hukum Bolivia menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan meskipun Morales menyebut tuduhan tersebut bermuatan politik.
Pengadilan Bolivia Keluarkan Perintah Penangkapan
Pada Senin, 11 Mei 2026, pengadilan di kota Tarija menyatakan Evo Morales mangkir dari proses persidangan setelah dirinya dan tim kuasa hukum tidak hadir dalam sidang perdana. Akibat keputusan itu, hakim memerintahkan aparat kepolisian Bolivia untuk melakukan penangkapan terhadap mantan presiden tersebut. Selain mengeluarkan perintah penangkapan, otoritas Bolivia juga memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Morales selama proses hukum berlangsung. Langkah tersebut diambil agar Morales tetap berada di wilayah Bolivia hingga persidangan selesai.
Dugaan Kasus yang Menjerat Evo Morales
Kasus yang menyeret Evo Morales mulai mencuat sejak Oktober 2024 dan terus berkembang hingga saat ini. Jaksa Bolivia menuduh Morales terlibat dalam dugaan perdagangan manusia dengan pemberatan setelah diduga memiliki hubungan dengan seorang gadis berusia 15 tahun saat dirinya masih menjabat sebagai presiden Bolivia. Pihak kejaksaan mengklaim telah mengumpulkan lebih dari 170 bukti untuk mendukung dakwaan tersebut. Namun, Morales membantah seluruh tuduhan dan menyebut kasus ini sebagai bentuk persekusi politik yang bertujuan menjatuhkan reputasi serta pengaruh politiknya.
BACA JUGA: Christian Norgaard Resmi Pensiun dari Timnas Denmark Setelah Gagal ke Piala Dunia 2026
Evo Morales Sebut Kasus Bermuatan Politik
Dalam berbagai pernyataan publik yang disampaikan sepanjang 2025 hingga Mei 2026, Evo Morales menilai proses hukum yang dihadapinya merupakan bagian dari upaya “lawfare” atau penggunaan hukum sebagai alat politik. Morales menuding pemerintah Bolivia sengaja menggunakan lembaga hukum untuk melemahkan pengaruh politiknya menjelang dinamika politik nasional berikutnya. Sementara itu, pemerintah Bolivia membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa proses hukum dilakukan secara independen.
Pendukung Evo Morales Gelar Aksi pada Awal Mei 2026
Menjelang sidang pada 11 Mei 2026, para pendukung Evo Morales menggelar sejumlah aksi dukungan di wilayah Cochabamba dan Chapare sejak 7 Mei 2026. Kawasan tersebut dikenal sebagai basis politik kuat mantan presiden Bolivia itu. Beberapa kelompok pendukung bahkan melakukan penjagaan di sekitar wilayah tempat tinggal Morales untuk mencegah aparat melakukan penangkapan. Situasi itu membuat ketegangan politik di Bolivia kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir.
Situasi Politik Bolivia Kembali Memanas
Kasus yang melibatkan Evo Morales memperlihatkan bahwa kondisi politik Bolivia pada saat ini masih belum sepenuhnya stabil. Sejak mengundurkan diri dari jabatan presiden pada 2019, Morales tetap menjadi figur penting dalam politik nasional Bolivia.
Sejumlah pengamat menilai kasus hukum ini dapat memperuncing konflik politik antara kelompok pendukung Morales dengan pemerintahan saat ini. Hingga pertengahan Mei 2026, aparat keamanan Bolivia masih berupaya menjalankan perintah pengadilan terhadap mantan presiden tersebut.
Kasus yang tengah berlangsung diperkirakan akan mempengaruhi masa depan politik Evo Morales. Meski masih memiliki basis pendukung yang loyal, tekanan hukum dan politik yang terus meningkat dapat mempersempit ruang geraknya dalam percaturan politik Bolivia. Hingga saat ini, aparat keamanan Bolivia masih berupaya menjalankan perintah pengadilan terhadap mantan presiden tersebut. Sementara itu, masyarakat internasional terus memantau perkembangan kasus yang menjadi sorotan besar di kawasan Amerika Latin ini.
